Walau Kehilangan Bisnis Pasir, Program Green Port Membuat Pelabuhan Lebih Kompetitif

Bisnis pasir memang sangat menjanjikan, karena sekarang tingkat kebutuhan akan pasir semakin meningkat. Apalagi, dalam lima tahun terakhir, pemerintah begitu masif melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, bangunan, jembatan, dlsb membuat permintaan akan pasir sebagai bahan bangunan semakin tinggi. Tanpa pasir pembangunan jalan, bangunan, jembatan sangat mustahil akan terbentuk.

Dengan semakin tinggi permintaan akan kebutuhan pasir tersebut, bermunculanlah usaha bisnis penambangan pasir baik itu legal maupun ilegal. Lokasi tambang pasir biasanya ditempatkan di daerah dekat dengan tepi laut, tengah laut, sungai, pegunungan ataupun pedesaan yang jauh dari rumah penduduk. Hasil dari penambangan pasir ini diangkut melalui truck atau tongkang untuk didistribusikan kepada pemesan.

Pada dekade dasawarsa 2000-an, Pelabuhan Tanjung Priok ramai dikunjungi kapal-kapal bermuatan pasir untuk bongkar di beberapa dermaga pelabuhan terbesar milik Indonesia ini. Namun, saat ini, sudah sangat jarang. Kapal-kapal bermuatan pasir saat ini banyak melakukan bongkarannya di dermaga-dermaga sekitar Marunda.

Pengalihan kegiatan bongkar pasir dari pelabuhan Tanjung Priok ke dermaga-dermaga di Marunda terutama disebabkan karena tarif. Tarif di dermaga Marunda jauh lebih murah dibandingkan di pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu hengkangnya kapal-kapal bermuatan pasir dari pelabuhan Tanjung Priok juga karena adanya kebijakan dari Direksi II dalam penerapan greenport di pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga kegiatan pelayanan bongkaran pasir tidak lagi dapat dilaksanakan di pelabuhan Tanjung Priok karena tidak sejalan dengan konsep greenport yang sedang dijalankan oleh Pelabuhan II.

Saat ini pelabuhan di seluruh dunia sedang menghadapi hambatan dan tantangan terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan, antara lain kualitas air laut beserta ekologinya. Namun disisi lainnya, pelabuhan juga dituntut untuk terus beroperasi menjalankan aktivitasnya untuk melayani jasa perdagangan dunia yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan proses maritime logistics khususnya jasa kepelabuhanan maka pelabuhan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia tersebut dengan mengacu pada konsep sustainably port development (Green Port).

Perlu diketahui bahwa Green Port merupakan suatu konsep baru dalam pengembangan pelabuhan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, konservasi energi, community development, dan kepentingan ekonomi dari pelabuhan itu sendiri.

Implementasi konsep Green Port mulai diterapkan di Indonesia, dan telah dijalankan dan diterapkan oleh pelabuhan-pelabuhan di dunia, antara lain Belanda (Rotterdam), USA (Los Angeles), Jerman (Hamburg), sedangkan Malaysia dan Singapura tengah melakukan uji coba untuk penerapannya.

Penerapan konsep Green Port di pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai komitmen Pelabuhan II terhadap perlindungan lingkungan maritim yang merupakan terjemahan poros maritime dunia. Dimana penerapan Green Port saat ini perlu terus didorong untuk terus disesuaikan dengan kaidah pengelolaan pelabuhan dalam mendukung pembangunan keberlanjutan.

Untuk menghadirkan pelabuhan yang sejalan dengan kaidah Green Port, kriteria yang harus dipenuhi, yaitu antara lain pengelolaan energi dan limbah, pengendalian pencemaran air, udara, dan sampah domestik serta pengendalian sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya), keanekaragaman hayati, dan tata guna lahan. Selain itu, aktivitas pelabuhan, seperti bongkar muat barang ekspor dan impor, lintas transportasi antara darat dan laut, dan juga reklamasi lahan, semuanya menjadi perhatian.

Pelabuhan II adalah perusahaan ketiga setelah PT Terminal Teluk Lamong, dan PT Pupuk Kaltim yang menerapkan konsep green port di Indonesia. PT Terminal Teluk Lamong, dan PT Pupuk Kaltim adalah perusahaan pertama yang mengelola pelabuhan khusus yang telah meraih konsep Green Port Award dan menjadi pioneer dari penetapan Green Port, untuk kategori pelabuhan khusus atau TUKS (terminal untuk kebutuhan sendiri).

Pada awalnya kebijakan dari Direksi Pelabuhan II kepada PT. PTP untuk tidak lagi menangani kegiatan bongkaran pasir di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok dinilai oleh beberapa pihak termasuk PTP sendiri, adalah kebijakan sangat kontra produktif dan menjadikan tanda tanya, karena disatu sisi pelabuhan PTP harus mengoptimalkan dermaga dan meningkatkan pendapatan sedangkan disisi lain harus PTP harus menghentikan pelayanan dan melepaskan kegiatan tersebut.

Namun ternyata pada akhirnya penilaian dan dugaan tersebut dari beberapa pihak termasuk PTP tersebut menjadi salah. Karena tujuan kebijakan Direksi Pelabuhan II untuk tidak melayani kegiatan bongkaran pasir di pelabuhan Tanjung Priok bukan mengabaikan effort yang telah dilakukan PTP terhadap optimalisasi fasilitas dermaga dan peningkatan pendapatan namun yang lebih jauh dari pada itu.

Kegiatan Pelabuhan tidak semata-mata untuk mengoptimalkan fasilitas dan mendapatkan pendapatan saja melainkan kegiatan pelabuhan lebih ditujukan kepada kegiatan yang mempunyai nilai dan manfaat yang jauh lebih besar lagi. Kegiatan ekonomi di pelabuhan harus selalu berjalan beriringan bersama dengan pelestarian lingkungan, dan salah satunya dengan penerapan Green Port.

Karena dengan diimplementasikannya konsep Green Port tersebut di pelabuhan Tanjung Priok akan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan Tanjung Priok itu sendiri baik untuk main business dari sebuah perusahaan maupun bagi unit pendukung dari suatu fasilitas industry dalam persaingan global.

Harijanto – Direktur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *