Reaktifasi Terminal 2 JICT, Kapan Harus Dilakukan?

Rencana reaktifasi atau optimalisasi Terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) ramai diperbincangkan baik oleh Kementrian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, Bea dan Cukai, Karantina, manajemen JICT maupun manajemen Pelabuhan Indonesia II/IPC. Berbagai pihak diantaranya beberapa pelayaran seperti INSA Jaya dan ALFI DKI Jakarta sudah menyampaikan aspirasinya yaitu menyambut baik rencana reaktifasi tersebut.

Bertahun-tahun lamanya Terminal 2 JICT menganggur (idle) seolah dibiarkan begitu saja. Potensi kehilangan pendapatan dari idlenya Terminal 2 JICT bila dihitung sudah menembus angka ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dan hal tersebut tentunya mengurangi penerimaan devisa dan deviden negara.

Kita asumsikan potensial throughput terminal ini pertahun mencapai 300 ribu TEU.  Dengan tarif handling petikemas sebesar US$90/TEU, maka dengan kurs Rp14.000 saja, potensi pendapatan setahun mencapai Rp.378 miliar. Sedangkan Terminal 2 JICT sudah hampir 5 tahun menganggur (idle) sehingga bila ditotal, income loss dari idle-nya Terminal 2 JICT sudah mencapai sekitar Rp1,89 triliun.

Jumlah yang sangat besar, dan jumlah atau nilai income loss tersebut bukanlah perhitungan yang sebenarnya, melainkan perhitungan rata-rata dan minimal yang diperkirakan dan sangat memungkinkan lagi apabila perhitungan tersebut dihitung secara benar pastinya potensi income loss tersebut jauh lebih besar lagi.

Dalam kevakumanannya, Terminal 2 JICT ini pernah digunakan oleh PT. IKT (Indonesia Kendaraan Terminal) untuk penumpukan kendaraan sebelum IKT mempunyai dermaga dan area penumpukan sendiri. Dan terakhir Terminal 2 JICT digunakan sebagai markas evakuasi dan pencarian BNPB atas jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang. Dan saat ini, Terminal 2 JICT dipergunakan oleh IPC TPK sebagai buffer parkir truck petikemas yang akan masuk ke terminalnya untuk mengurangi antrian panjang yang kerapkali membuat kemacetan di dalam pelabuhan.

Untuk melaksanakan rencana reaktifasi atau optimalisasi Terminal 2 JICT terlebih dahulu Pelindo II harus melakukan revitalisasi baik terhadap peralatan bongkar muat yang sudah usang maupun dredging kolam pelabuhan disesuaikan dengan design depth 8 -Lws termasuk perkuatan dermaga dan container yard. Jika sudah melakukan revitalisasi, diharapkan, nantinya dapat digunakan untuk pelayanan sandar kapal dan terminal alih muat atau transhipment peti kemas domestik.

Dengan berubahnya status Terminal 2 JICT dari terminal petikemas internasional menjadi terminal domestik dibutuhkan surat penetapan baru dari pihak Bea Cukai dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok akan perubahan status tersebut.

Kemudian rencana reaktifasi atau optimalisasi Terminal 2 JICT setelah dilakukan revitalisasi baik fasilitas maupun peralatannya, pengoperasiannya akan diserahkan dan dikelola oleh PT. IPC TPK, anak perusahaan Pelindo II yang saat ini fokus pada bisnis inti pengelolaan peti kemas. IPC TPK adalah salah satu dari 5 terminal petikemas yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok yaitu JICT, TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT1) dan Mustika Alam Lestari (MAL).

Rencana reaktifasi Terminal 2 JICT oleh Pelindo II dalam rangka optimalisasi aset adalah langkah dan terobosan sangat bagus didalam usahanya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar bagi Pelindo II dan bagi penerimaan deviden dan devisa negara. Namun yang perlu diingat bahwa sebaiknya reaktifasi dan optimalisasi Terminal 2 JICT jangan dilakukan secara terburu-buru dan sebaiknya menunggu keputusan Kementrian BUMN yang saat ini sedang menyusun konsep rencana sub holding Pelindo I sd IV berdasarkan fungsinya dan bukan lagi berdasarkan wilayah seperti yang sekarang ini.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (2/12/2019), Menteri BUM Erick Thohir menyampaikan bahwa rencana pembentukan superholding akan diubah konsepnya menjadi subholding dengan tujuan agar tidak ada overlapping dan kanibalisme antar perusahaan pelat merah.

Konsep subholding nantinya fokus kepada masing-masing kegiatan usaha. Seperti pelabuhan ke depan bisa disesuaikan berdasarkan fungsinya, seperti pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair, dan sebagainya, dan bukan berdasarkan sub region.

Dengan konsep Kementrian BUMN yang baru ini dikhawatirkan Pelabuhan II tidak ditunjuk sebagai pelabuhan petikemas melainkan ditunjuk menjadi pelabuhan curah cair atau lainnya. Kalau ini yang terjadi maka berarti Pelindo II pastinya akan kehilangan salah satu anak usahanya yang paling menguntungkan yaitu IPC TPK.

Sebagaimana diketahui bahwa Pelindo lainnya sangat intens melakukan inisiasi dan wacana tentang sub holding pelabuhan petikemas dan bahkan pelindo lainnya telah digadang-gadang akan ditunjuk sebagai sub holding pelabuhan petikemas.

Bilamana hal tersebut terjadi maka Pelindo II akan kehilangan dua hal yang sangat besar, pertama Pelindo II kehilangan salah satu anak usahanya yang paling menguntungkan yaitu IPC TPK dan yang kedua Pelindo II kehilangan dana miliaran rupiah yang telah terpakai dalam revitalisasi tersebut.

Karena sejatinya ketika Pelindo II setelah ditetapkan oleh Kementrian BUMN ternyata memang ditunjuk sebagai sub holding bukan yang membidangi pelabuhan petikemas melainkan pelabuhan lainnya maka Terminal 2 JICT masih dapat dioperasikan dan dikelola oleh Pelindo II untuk pelayanan lainnya, seperti yang Pelindo II saat ini telah rencanakan di pelabuhan petikemas Batu Ampar Batam dimana Pelindo II tidak menyerahkan pengelolaan kepada IPC TPK melainkan ke anak usaha yang lainnya yaitu PT.PTP disebabkan kekhawatiran Pelindo II bila tidak ditunjuk sebagai sub holding pelabuhan petikemas.

Harijanto
Direktur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *