Dialog Kepelabuhanan: Problem Angkutan Darat Pelabuhan Tanjung Priok, Perlu Kolaborasi dan Hilangkan Ego Sentral

Titik-titik kemacetan di dalam dan luar area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara

 

Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) menggelar acara Dialog Kepelabuhanan bertema “Penataan Akses Transportasi Darat Pelabuhan Tanjung Priok” di Gedung Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/3/2021).

Acara tersebut dibuka Kepala Kantor Syahbandar Utama (KSU) Pelabuhan Tanjung Priok, Dr Capt Wisnu Handoko, dengan narasumber General Manager Pelabuhan Tanjung Priok, Guna Mulyana, Plt Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok, Inayatur Rabbany, serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok yang diwakili Kasatlantas AKP Putri Harleyanti Hafid. Bertindak sebagai pembahas Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, Ketua DPW Aptrindo DKI Jakarta, Sudirman, Pengurus APBMI DKI Jakarta Ogi Haris, serta Ketua Ikatan Eksportir Importir (IEI), Amelia (melalui Zoom).

foto bersama Panitia Acara dan narasumber

Berikut intisari dari pemaparan masing-masing instansi/asosiasi narasumber:

Kesyahbadaran Utama Tanjung Priok
Dalam paparannya, Kepala KSU Tanjung Priok, Dr Capt Wisnu Handoko mengatakan meski bukan hal yang baru lagi, persoalan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok perlu dipetakan dalam dua faktor yaitu akses di luar pelabuhan serta di dalam pelabuhan. Untuk mengantisipasinya, KSU Tanjung Priok merekomendasikan 3 langkah yang bisa dilakukan.
Pertama, digitalisasi trucking setelah pihak IPC menyediakan buffer area maupun rekayasa lalu lintas.
Kedua, manajemen pergerakan truk dari gudang/depo stuffing ke luar Priok serta melakukan efisiensi in and out okupansi.
Ketiga, sinkronisasi dengan National Logistic Ecosystem.

IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok
Sementara itu, General Manager Pelabuhan Tanjung Priok, Guna Mulyana, menyebut 4 faktor yang berpotensi menyebabkan kemacetan di pelabuhan Tanjung Priok.
Pertama, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia dan lebih dari 50% kegiatan pengapalan ekspor impor maupun domestik melalui pelabuhan ini.
Kedua, daerah industri pendukung atau hinterland pelabuhan Priok merupakan Jawa Barat, Jabodetabek dan sekitarnya.
Ketiga, seiring meningkatkan arus kapal dan barang sehingga kepadatan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Priok tidak bisa dihindari.
Keempat, kecenderungan kedatangan Truk yang melakukan bongkaran atau muatan di pelabuhan Priok relatif pada waktu-waktu tertentu sehingga menimbulkan antrean dan penumpukan kendaraan di area pelabuhan.

Sebagai upaya mengatasinya, selama kurun waktu empat tahun terakhir Pelabuhan Tanjung Priok tengah melakukan berbagai terobosan misalnya membangun Autogate Pas di Pelabuhan Priok yakni melakukan perubahan transaksi di Pos 1, 8 dan 9 serta Terminal secara bertahap.

Selanjutnya penyediaan fasilitas buffer area untuk kendaraan Truk yang akan melakukan bongkar muat di terminal atau non terminal, dan pada 2021 (tahun ini) akan menerapkan single truck identity document (TID).
“Single TID yakni mengidentifikasi setiap kendaraan atau Truk yang akan melakukan bongkar muat di terminal atau non terminal,” ujarnya.

Sedangkan program aksi pada 2021-2022 yaitu terminal booking system (TBS) yakni integrasi data Truk ke terminal untuk mengurangi antrean kendaraan yang akan melakukan bongkar atau muat.

Guna Mulyana mengatakan, program IPC Priok lainnya adalah trafik management yang dilakukan bersama-sama dengan stakholders lainnya dengan cara mengarahkan ke buffer area Trucking terhadap truk yang keluar masuk terminal apabila terjadi antrean atau kemacetan di jalan raya pelabuhan.
Terhadap fasilitas buffer truk di Priok itu, kata dia, pihaknya juga mendorong untuk merealisasikan akses langsung sisi daratnya kedalam pelabuhan (inner road).
“Saat ini kami juga sedang melakukan kajian pengembangan trafic management atau relayout, monitoring dan controling kemacetan serta rekayasa lalu lintas,” ujarnya.

Di samping itu, dia juga berharap pengembangan dan pengoperasian jalan Tol Cilincing-Cibitung atau JTCC sebagai jalan tol strategis yang menghubungan Pelabuhan Tanjung Priok dengan hinterland utama berupa daerah industri diwilayah timur Jakarta.
“Pengembangan Tol JTCC tersebut akan menciptakan jalur distribusi baru untuk angkutan barang dari pusat industri di Belasi, Karawang dan Purwakarta ke Pelabuhan Priok tanpa melalui pusat Kota,” ujar Guna.

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok
Dalam pandangan Plt Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Innayatur Rabbany, upaya mengurai kemacetan di pelabuhan memerlukan terobosan baru berupa layanan lebih cepat, dan efisien, serta upaya menjamin kelancaran arus barang.
Menurutnya, OP Tanjung Priok mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan semua stakeholder di pelabuhan agar persoalan kemacetan bisa diatasi.

Pengguna Jasa
Dari sisi pengguna jasa, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan asosiasinya mendorong penataan pelabuhan Priok dapat direalisasikan termasuk menyangkut Single Truck Identity Document (TID) dan Inner Road Buffer Truk yang eksisting di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Harusnya semua program penataan itu leader-nya pihak kantor Otoritas Pelabuhan. Instansi itu bisa dibilang Gubernur Jenderal-nya pelabuhan Priok,” tandas Adil Karim.
Adil juga menyebutkan bahwa penataan sisi darat Tanjung Priok tidak bisa ditawar-tawar lagi lantaran saat ini Pemerintah telah meluncurkan National Logistic Ecosystem (NLE).

Sedangkan Ketua Ikatan Eksportir Importir (IEI) Amalia, berharap kelancaran arus logistik dari dan pelabuhan Priok menjadi perhatian semua pihak terkait guna mengefisiensikan biaya logistik nasional.

Sementara itu, Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta, Sudirman, mengatakan kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok karena volume kendaraan yang terus bertambah sedangkan lebar maupun panjang jalan belum bertambah secara signifikan. Menurutnya, sekitar dua puluh tahun lalu jumlah truk yang keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok baru sekitar 8000 unit, saat ini sudah 20 ribuan unit per hari.
“Karena itu saya setuju adanya akses khusus langsung dari kawasan industri ke pelabuhan, sehingga tidak bersentuhan dengan pengguna jalan yang lain,” katanya.
Sejauh ini pihaknya seringkali merasa diperlakukan tidak adil dengan terjadinya kemacetan di pelabuhan Priok. Padahal kemacetan itu juga sangat merugikan sopir maupun pengelola angkutan truk.
“Tidak ada yang membela kami. Itu yang kami rasakan. Jangan sampai kami bersurat ke Menko yang ngurusin soal pelabuhan dan transportasi ini. Priok ini jalur vital logistik tetapi bisnis trucking masih sering terganggu,” pungkas Sudirman.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang berharap adanya kolaborasi dengan semua instansi di Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengatasi kemacetan. Rekayasa lalu lintas, perbaikan marka jalan maupun patrol bersama merupakan langkah-langkah yang dilakukan Polres Pelabuhan. Dia berharap program-program yang dirancang IPC sebagai pengelola pelabuhan Tanjung Priok bisa segera direalisasikan. Sementara itu, menanggapi laporan petugas Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok bahwa sering kali pengemudi truk gak pakai baju, Sudirman (Aptrindo) mengatakan setelah pemberlakuan Single TID (April) pengusaha angkutan yang mempekerjakan sopir tanpa baju, perusahaannya akan di-black list.

Sementara itu, APBMI DKI Jakarta, Adapun yang mewakili Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Ogi Haris menyoroti soal free time kontainer, storage dan keterbatasan fasilitas lapangan penumpukan di Priok.
“Salah satu penyebab kemacetan juga dipicu karena ukuran kapal kontainer saat ini semakin besar,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *