Pemerintah Vietnam menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik perdagangan ilegal, khususnya yang melibatkan barang-barang asal China yang dikirim ke Amerika Serikat (AS) melalui wilayah Vietnam.
Langkah ini diambil sebagai respons kekhawatiran Amerika Serikat terkait dugaan praktik transhipment ilegal, yakni pengiriman barang buatan China ke AS melalui Vietnam, kemudian dilabeli sebagai “Made in Vietnam” untuk menghindari tarif tinggi.
Disamping itu, pengetatan pengawasan tersebut juga menjadi komitment Vietnam untuk negosiasi terkait pengenaan tariff reciprocal untuk import AS dari Vietnam yang tergolong tinggi.
Pada Rabu (2/4/2025), AS resmi menetapkan tariff reciprocal sebesar 46 persen terhadap sejumlah produk asal Vietnam. Namun, penerapan tarif tersebut ditunda selama 90 hari sejak Rabu (9/4/2025) guna memberi ruang bagi negosiasi antara kedua negara. Dalam proses negosiasi tersebut, Vietnam berharap tarif impor bisa diturunkan menjadi antara 22 hingga 28 persen.
Sebelumnya, Penasihat Dagang Gedung Putih, Peter Navarro, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dugaan praktik transhipment ilegal, yakni pengiriman barang buatan China ke AS melalui Vietnam, kemudian dilabeli sebagai “Made in Vietnam” untuk menghindari tarif tinggi.
Investigasi awal menemukan bahwa sejumlah produk China hanya singgah sebentar di pelabuhan Vietnam guna memperoleh dokumen asal produksi, sebelum diteruskan ke AS dengan bea masuk yang lebih rendah.
Temuan ini memicu ketegangan, karena pemerintah AS menilai Vietnam telah membiarkan wilayahnya digunakan sebagai jalur transit ilegal oleh perusahaan-perusahaan China.
Merespons situasi tersebut, pemerintah Vietnam langsung menggelar rapat darurat pada Kamis (3/4/2025). Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyatakan akan memperketat pengawasan bea cukai dan meminta kementerian terkait untuk memberantas praktik transhipment ilegal secara menyeluruh.
“Vietnam akan menindak tegas segala bentuk kecurangan perdagangan,” tulis pemerintah, meski tidak merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil.
Selain itu, Vietnam mulai membatasi ekspor produk-produk semikonduktor yang memiliki potensi penggunaan ganda—baik untuk keperluan sipil maupun militer, terutama yang ditujukan ke China.
Sebuah draf peraturan yang diperoleh Reuters menunjukkan bahwa negara-negara mitra, termasuk AS, mendesak Hanoi untuk mengendalikan aliran teknologi strategis ke negara ketiga tanpa izin dari negara asal teknologi tersebut.
Kebijakan ini selaras dengan strategi Washington dalam membatasi akses China terhadap chip canggih guna menjaga keunggulan di bidang kecerdasan buatan.
Di tengah tekanan dari AS, Vietnam tetap berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan China. Negeri Tirai Bambu itu merupakan salah satu investor terbesar di Vietnam dan juga tetangga dekat yang memiliki sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Sebagai sinyal keterbukaan terhadap AS, Vietnam telah memberi lampu hijau bagi Starlink—layanan internet satelit milik Elon Musk—untuk mulai beroperasi di negara tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa Presiden Xi Jinping dijadwalkan akan mengunjungi Vietnam pada pekan depan, memperlihatkan pentingnya hubungan bilateral di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.