Akhirnya, Pemerintah Donald Trump mensahkan kebijakan pengenaan biaya tambahan untuk kapal-kapal buatan China yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan AS. Kebijakan yang diumumkan pada Kamis, 17 April, 2025, akan berlaku secara bertahap dan akan mulai dikenakan biaya pada 14 Oktober tahun ini.
Keputusan ini telah lama dinantikan oleh komunitas pelayaran global dan menandai langkah lanjutan pemerintah dalam memperketat kebijakan perdagangan maritim terhadap Tiongkok.
Kabar baik bagi pemilik kapal non-China karena kebijakan akhir ini tidak seketat proposal awal yang mengusulkan biaya tetap sebesar $1,5 juta per call.
Namun, bagi pemilik kapal China, keputusan ini berpotensi menghasilkan biaya tambahan hingga jutaan dolar—sebuah langkah terbaru dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Trump yang secara langsung menargetkan China.
Dengan skema baru ini, untuk kapal kontainer besar (misalnya 13.000 TEU atau sekitar 60.000 ton berat bersih) milik perusahaan pelayaran China, biaya dapat mencapai $8,4 juta per call – tanpa batas atas. Ini tentu jauh lebih tinggi dari proposal awal yang besarannya dibatasi hingga $1 juta.
Terkait dengan keputusan tersebut, United States Trade Representative Jamieson Greer mengatakan baik kegiatan pengiriman maupun kapalnya sangat penting bagi keamanan ekonomi dan arus perdagangan yang bebas.
Menurut Jamieson Greer, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dominasi Tiongkok, memperkuat rantai pasok nasional, dan mendorong produksi kapal buatan dalam negeri.
Laporan USTR menyatakan bahwa dominasi China di sektor ini diperoleh melalui kebijakan industri yang semakin agresif dan spesifik, yang secara langsung berdampak negatif terhadap pelaku usaha, pekerja, dan ekonomi AS secara umum.
Kebijakan tarif baru ini juga mempertimbangkan masukan publik selama dua hari sidang pada Maret lalu, di mana lebih dari 300 organisasi dan pemangku kepentingan menyampaikan kekhawatiran mereka.
Banyak di antaranya memperingatkan kebijakan ini dapat menempatkan operator laut Amerika yang masih menggunakan kapal buatan China dalam posisi sulit. Data menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, hingga 98% kapal dagang yang beroperasi di lautan dunia akan berasal dari China.
Jadwal dan Besaran Biaya
Biaya akan diberlakukan secara bertahap dan hanya dikenakan hingga lima kali per tahun untuk setiap kapal. Berikut rincian jadwal dan besaran biaya berdasarkan tonase bersih:
Milik Pelayaran China:
• Mulai 17 April 2025: $0 per ton bersih
• Mulai 14 Oktober 2025: $50 per ton bersih
• Mulai 17 April 2026: $80 per ton bersih
• Mulai 17 April 2027: $110 per ton bersih
• Mulai 17 April 2028: $140 per ton bersih
Pelayaran Non-China:
• Mulai 17 April 2025: $0 per kontainer
• Mulai 14 Oktober 2025: $18 per ton bersih (~$120 per kontainer)
• Mulai 17 April 2026: $23 per ton bersih (~$153 per kontainer)
• Mulai 17 April 2027: $28 per ton bersih (~$195 per kontainer)
• Mulai 17 April 2028: $33 per ton bersih (~$250 per kontainer)
Biaya tambahan juga akan dikenakan pada kapal pengangkut mobil dari luar negeri, dengan tarif awal sebesar $150 per unit (Car Equivalent Unit/CEU) dalam 180 hari pertama.
Tahap Kedua dan Pengecualian
Fase kedua dari kebijakan ini baru akan dimulai dalam tiga tahun ke depan dan akan menargetkan kapal pengangkut gas alam cair (LNG). Pemerintah AS berencana membatasi penggunaan kapal LNG asing secara bertahap selama 22 tahun.
Namun demikian, sejumlah pengecualian diterapkan. Pengiriman di wilayah Great Lakes dan Karibia serta ekspor massal seperti batu bara dan biji-bijian akan dikecualikan. Kapal kosong yang masuk ke pelabuhan juga tidak akan dikenai biaya.
Pemerintah AS membuka peluang keringanan biaya bagi pemilik kapal yang dapat menunjukkan bukti pemesanan kapal buatan dalam negeri. Namun, keringanan ini hanya berlaku untuk kapal dengan tonase bersih yang setara atau lebih kecil dari pesanan kapal AS tersebut. Jika dalam waktu tiga tahun kapal tidak diterima, maka biaya akan dikenakan secara otomatis.
Protes China dan WSC
Menanggapi kebijakan ini, Kementerian Perdagangan China pada Jumat menyerukan agar AS “menghentikan tindakan saling menyalahkan” dan memperbaiki “praktik keliru” tersebut.
“China akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingannya,” tulis pernyataan resmi yang dikutip Reuters.
Di sisi lain, Dewan Pelayaran Dunia – World Shipping Council (WSC) – menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan baru ini. Dalam pernyataan resminya, WSC menyebut kebijakan ini sebagai “langkah ke arah yang salah” dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali.
Mereka menilai biaya tambahan ini dapat merugikan konsumen, produsen, dan petani AS tanpa benar-benar membantu menghidupkan kembali industri maritim nasional.
Source: CNBC dan beberapa sumber lainnya