BUMN Pelabuhan Berlomba Bangun Gedung Perkantoran Mewah Bernilai Ratusan Miliar, Untuk Apa?

Maket IPC Maritime Tower

Menara Maritim atau Maritime Tower milik PT Pelabuhan Indonesia /Pelindo II (Persero)/IPC saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Sejak direncanakan pada tahun 2018, proses pembangunan tower yang berlokasi di Gedung Eks BUMN Berdikari Jl. Yos Sudarso Kavling 8 -11 Tanjung Priok (seberang) Kantor Walikota Jakarta Utara ini berjalan mulus. Bahkan proses pengerjaanya sama sekali tak terganggu oleh merebaknya pandemi covid-19.

Maritime Tower yang diharapkan nantinya menjadi gedung iconic yang prestisius, dikembangkan sejak 2018 oleh PT. Menara Maritim Indonesia, anak usaha dari PT. Pengembangan Pelabuhan Indonesia dan PT. PP Properti, Tbk, yang merupakan grup dari PT.Pelabuhan Indonesia II (IPC) dan PT PP (Persero) Tbk.

Maritime Tower dibangun di atas lahan 15.000 m2 yang dekat dengan PelabuhanTanjung Priok. Dengan tinggi 24 lantai, gedung ini akan menjadi  Kantor Pusat IPC, anak perusahaan IPC dan afiliasi, shipping line, cargo owner, perusahaan bongkar muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), perbankan dan perusahaan lainnya.

Untuk mempresentasikan komunitas Maritim, maka gedung ini akan mengusung konsep desain arsitektur modern berbentuk kapal phinisi dengan mutu bagunan kelas B + (B plus) dan bersertifikasi Green Building Grade Gold.

Pemilihan arsitektur gedung berbentuk kapal Phinisi tersebut diharapkan agar makna, simbol, dan nilai-nilai filosofi kapal Phinisi yang telah mampu menjelajahi samudra pasifik menuju Vancouver, Kanada merupakan bukti ketangguhan kapal ini, dapat melekat juga pada gedung  Maritime Tower.

Pengembangan Maritime Tower terdiri dari beberapa tahapan dimulai dari tahapan persiapan, desain dan perizinan pada November 2018 hingga juni 2019. Kemudian dilanjutkan dengan tahap konstruksi yang  akan dimulai pada juli 2019 hingga Desember 2020. Sementara itu, tahap pemasaran Maritime Tower sudah dimulai pada November 2018 hingga saat pengoperasian gedung pada Januari 2021.

Dengan adanya gedung Maritime Tower ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi sekaligus sinergitas antara stakeholder bisnis maritime dan kepelabuhanan.

Tower Poros Maritim Pelindo III

Pelindo III membangunan Tower Poros Maritim yang akan menjadi menara pusat perkantoran urban pertama di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Proyek yang dirancang untuk memusatkan para pelaku bisnis di pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia tersebut ditargetkan selesai pada 2020.

Menara perkantoran setinggi 23 lantai tersebut, sekitar 40% atau dari lantai 16 hingga 23 rencananya akan dipakai untuk grup usaha Pelindo III.

Sedangkan 16 lantai ke bawah itu yang akan disewakan, dan hingga kini sudah ada 15 persen yang menyatakan minat untuk menyewa misalnya seperti dari sektor perbankan dan perusahaan sektor pelayaran.

Gedung yang sebelumnya akan dinamai Pelindo Place tersebut kini menjadi Tower Poros Maritim. Harapannya bisa menjadi ikon pusat bisnis maritim tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Perak, tetapi juga di Indonesia.

Dengan nilai investasi yang mencapai lebih dari Rp 400 miliar, Tower Poros Maritim akan membuat koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan menjadi terpusat sehingga lebih efisien, bagi semua, mulai dari regulator, operator, hingga pengguna jasa. Bahkan juga pusat pelayanan kepelabuhanan satu atap untuk para pengguna jasa, termasuk integrasi layanan kepabeanan.

Nantinya bangunan akan dilengkapi dengan basement dan mezzanine di lahan seluas 11.000 meter persegi di sisi utara kota, sehingga memiliki panorama laut di sekelilingnya.

Letaknya strategis karena menjadi satu-satunya landmark bisnis modern di Tanjung Perak dan kawasan utara Surabaya yang sangat dekat dengan pusat kota dengan jalur jarang sekali macet. Kemudian Pelindo Place juga bisa diakses dari dua jalan yang mengapitnya.

Tower Poros Maritim dibangun dengan konsep eco-green and smart building. Strukturnya akan dilapisi kaca ganda untuk mengurangi panas dari luar, namun tetap mendapatkan pencahayaan alami yang cukup, sehingga hemat energi.

Area hijau berupa taman vertikal dengan pemanfaatan resapan air hujan untuk penyiraman tanaman juga akan menjadi penanda komitmen pengelolaan gedung yang ramah lingkungan. Aksesibilitas ruangan bisa dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar sehingga mempermudah kontrol dengan kustomisasi sesuai kenyamanan penyewa.

Fasilitas penunjang bisnis, seperti lounge dan café, pertokoan ritel, banking hall, meeting room, multifunction room, parking area yang luas di basement untuk mobil dan sepeda motor, halte dan plaza untuk pengguna transportasi publik, serta tentunya dengan sistem pengamanan 24 jam non-stop. Lokasi juga dirasa semakin strategis karena tak jauh dari destinasi wisata seperti Surabaya North Quay dan fasilitas kesehatan, RS PHC Surabaya.

Sah-sah saja kedua BUMN pelabuhan yaitu IPC/Pelabuhan II dan Pelabuhan III membangun gedung perkantoran mewah layaknya gedung perkantoran di daerah CBD, Kawasan Sudirman dan Kuningan.

Namun pembangunan gedung perkantoran mewah tersebut apakah memang benar-benar dibutuhkan. Apalagi kelompok usaha yaitu anak-anak usaha di bawah Pelabuhan II dan Pelabuhan III diwajibkan membayar uang sewa yang sangat mahal, yang tentunya membebani cash flow anak-anak usaha itu sendiri. Selain itu Pelabuhan II dan Pelabuhan III yg saat ini menggunakan fasilitas kantor tanpa biaya juga harus mengeluarkan biaya sewa kantor yg nilainya cukup membebani perusahaan.

Sementara kita lihat bersama perkantoran dicabang-cabang pelabuhan baik itu di Pelabuhan II dan Pelabuhan III kondisinya sudah sangat mengenaskan (tidak refresentatif). Ditambah alat-alat bongkar muat pelabuhan yang sudah usang (tua) yg perlu peremajaan. Mengapa alokasi dana pembangunan perkantoran mewah tersebut tidak dialokasikan untuk hal tersebut yg lebih membawa manfaat yg lebih besar.

Hal yang utama lainnya adalah pelabuhan merupakan salah satu objek vital nasional yang harus steril oleh kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan seperti demonstrasi/unjuk rasa, pawai, rapat umum dan mimbar bebas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No. UM.003/38/19/DJPL-17 tanggal 15 Mei 2017 tentang Peningkatan Pengawasan dan Penjagaan Dalam Rangka Pengamanan Objek Vital Nasional di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Dengan lokasi perkantoran diluar pelabuhan, tentunya konsekuensi UU serta Surat Edaran tersebut akan tidak berlaku dan berpotensi siap siap Pelabuhan II dan Pelabuhan III berhadapan langsung dengan pendemo.

Harijanto, Direktur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *